Sejarah dan Sistem
Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian tiap Negara di
Indonesia berbeda,
berikut adalah macam-macam sistem perekonomian di Indonesia :
1.
Sistem
Ekonomi Tradisional
Merupakan sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat
istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setempat.
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada
masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya.
Contoh Negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat dan
Eropa.
3. Sistem
Ekonomi Sosialis
Merupakan sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya
direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi
ini adalah Kuba, Korea, Eropa Timur dan RRC.
4. Sistem
Ekonomi Campuran
Merupakan gabungan dari sistem perekonomian liberal dan
sosialis. Contoh Negara: Afrika, Amerika Latin dan Asia.
Sejarah Perkembangan
- 1950-1959:
Sistem Ekonomi Liberal (Masa Demokrasi Liberal)
- 1959-1966:
Sistem Ekonomi Etatisme (Masa demokrasi Terpimpin)
- 1966-1998:
Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi)
- 1998 s/d
sekarang: Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi) yang dalam prakteknya
cenderung liberal.
Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi yang
berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Analisa Sejarah Perekonomian Indonesia
Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia
dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam
jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra
laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari
sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut
Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut
antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi,
demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran
Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut
oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja
dalam perdagangan itu sangat besar.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah,
penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan
kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di
Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra
kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat
dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan
sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga
saat ini.
Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan
perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:
- Sebelum
Kemerdekaan
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang
terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia ,
yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak
yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang
kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem
yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian
Indonesia, maka perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode,
berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia
Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
v
Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis
benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk
mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Untuk
mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain
meliputi :
a.Hak mencetak
uang
b.Hak
mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak
menyatakan perang dan damai
Hak-hak itu
seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Sejak tahun
1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di
Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang
dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu.
Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie
(kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi)
dirancang untuk mendukung monopoli itu.VOC juga menerapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam
tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Namun, berlawanan dengan kebijakan
merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru
mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena
selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi
imbangan,ekspor perak itu tetap perlu dilakukan dan digunakan dalam jumlah
besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya
kas VOC. Maka,VOC digantikan oleh republik Bataaf. Republik Bataaf dihadapkan
pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil
alih pemerintahan di Hindia Belanda.
v
Pendudukan
Inggris (1811-1816)
Inggris
berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan
oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah
berhasil di India.
v
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel
(sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den
Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada
permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan
produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh,
kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi
amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi
(monopoli ekspor). Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Segi positifnya
adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor dan
masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka.
v
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan
ekonominya. Dengan membuat peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara
lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun,
dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Namun pada
akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi,
tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada
umumnya tidak diperlakukan layak.
v
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang
Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur
ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan.
- ORDE
LAMA
v
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat
buruk, antara lain disebabkan oleh :
- Inflasi yang
sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku yaitu mata uang De Javasche Bank, mata
uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada 6 Maret
1946, Panglima AFNEI mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang
dikuasai sekutu. Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas
baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi
kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November
1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
v
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian
Indonesia yang baru merdeka.
v
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959
menurunkan nilai uang.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya
justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965
menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu
diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya
- ORDE
BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi
politik menjadi prioritas utama. Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam
kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari
salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian
secara terbatas. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan
angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka
partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi
yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks
untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang
akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah,
antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin
tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Akibatnya, ketika terjadi krisis
yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang
paling buruk.
4. ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa
reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
v
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah
pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk
mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8
milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual
ke perusahaan asing.
v
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi).Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hal itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan
Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke
tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan
perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki
iklim investasi. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang
selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor
asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika
semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja
juga akan bertambah.
·
Perkembangan Perekonomian Indonesia saat ini.
Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan
menunjukkan perbaikan yang positif. Ini terlihat dari beberapa indikator.
Antara lain neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar
modal.
Sumber
Scribd.com/…/Bab-17-Sistem-Perekonomian-Indonesia
http://www.scribd.com/doc/21244026/EKONOMI-Sistem-Perekonomian-Indonesia.a
Tidak ada komentar:
Posting Komentar